Pemerintahan Netral
Erwan Targetkan Seluruh Warga Jawa Barat Terdaftar Perlindungan Sosial Digital pada 2027
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh 27 kabupaten dan kota telah terdaftar dalam sistem perlindungan sosial digital pada awal 2027 untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Saat ini baru 11 kabupaten dan kota yang menjadi lokasi piloting, dengan pelibatan TNI/Polri untuk memperkuat verifikasi lapangan agar klasifikasi desil kesejahteraan sesuai kondisi sebenarnya. Digitalisasi ini menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pintu masuk layanan untuk memperkuat proses screening calon penerima bantuan.
Poin-Poin Utama
- Wagub Jawa Barat Erwan Setiawan memimpin rapat digitalisasi perlindungan sosial pada Rabu (9/9).
- Target: 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat terdaftar sistem perlindungan sosial digital awal 2027.
- Tujuan digitalisasi: penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
- Rapat tindak lanjut arahan Dewan Ekonomi Nasional dan Direktorat Jenderal Kependudukan.
- Peserta rapat: Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, TNI, Polri.
- TNI/Polri libatkan perkuat verifikasi lapangan klasifikasi kesejahteraan (desil 1-5).
- Saat ini 11 kabupaten dan kota di Jawa Barat jadi lokasi piloting digitalisasi perlindungan sosial.
- Agen perlindungan sosial ditempatkan di wilayah piloting.
- Target perluasan: seluruh kabupaten dan kota terakses agen perlindungan sosial awal 2027.
- IKD (Identitas Kependudukan Digital) jadi pintu masuk layanan perlindungan sosial.
- IKD merepresentasikan dokumen kependudukan: KTP elektronik, akta kelahiran, surat nikah.
- IKD diakses lewat aplikasi di smartphone.
- IKD memungkinkan verifikasi data kependudukan mandiri.
- IKK dukung akses pelayanan publik dan penentuan kelayakan penerima perlindungan sosial.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di Media IndonesiaHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Media Indonesia.