Hukum Netral
KPK Geledah Dinas PUPR dan Setda Muara Enim, Sita Sejumlah Dokumen
KPK menggeledah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim pada 9 September 2026 dan menyita dokumen serta barang bukti elektronik untuk mengusut kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada Juni 2026 yang menetapkan tersangka termasuk Bupati Muara Enim Edison, serta kasus suap pengondisian hasil audit BPK yang juga melibatkan Edison dan Aparatur Sipil Negara BPK.
Poin-Poin Utama
- KPK menggeledah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim pada 9 September 2026.
- KPK juga menggeledah ruangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Sejumlah dokumen pelaksanaan pekerjaan dan barang bukti elektronik disita.
- Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengumumkan penggeledahan tersebut pada 10 September 2026.
- Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada 7 dan 8 Juni 2026.
- OTT Juni 2026 mengamankan sejumlah pihak termasuk Bupati Muara Enim Edison.
- Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa.
- Keempat tersangka Juni adalah Edison, Abi Nurwardani, Cory Erin Hardi, dan Adi Triyadi.
- OTT lanjutan pada 10 Juni 2026 mengamankan aparatur sipil negara BPK RI.
- Pada 11 Juni 2026, KPK menetapkan lima tersangka terkait pengondisian hasil audit BPK.
- Tersangka baru meliputi Fika Nur Alawi, Augusz Dewanggara, dan Titin Rita Lestari.
- Augusz pernah menjadi staf ahli Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi.
- Titin Rita Lestari pernah menjabat Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
- KPK menggeledah rumah Bobby pada 13-14 Juli 2026 dan menyita barang bukti elektronik.
- Bobby Adhityo Rizaldi diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada 16 Juli 2026.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di Liputan6Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Liputan6.