Politik Netral
Menhut: Penggunaan dana banpres karhutla harus dilakukan transparan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa dana bantuan presiden untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan harus digunakan secara transparan dan akuntabel. Dana banpres tersebut diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten di Sumatera Selatan dengan total Rp100 miliar. Raja Antoni meminta agar dana dapat segera dicairkan untuk membeli peralatan dan mencegah dampak karhutla termasuk dampak terhadap kesehatan masyarakat.
Poin-Poin Utama
- Menhut Raja Juli Antoni menyatakan penggunaan dana banpres untuk penanggulangan karhutla harus transparan.
- Dana banpres harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada negara dan rakyat.
- Presiden Prabowo memberikan dana banpres kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp30 miliar.
- Presiden Prabowo memberikan dana banpres kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir senilai Rp20 miliar.
- Presiden Prabowo memberikan dana banpres kepada Bupati Musi Banyuasin senilai Rp20 miliar.
- Presiden Prabowo memberikan dana banpres kepada Bupati Ogan Ilir senilai Rp15 miliar.
- Presiden Prabowo memberikan dana banpres kepada Bupati Banyuasin senilai Rp15 miliar.
- Total dana banpres yang dialokasikan adalah Rp100 miliar.
- Dana banpres merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap daerah yang menghadapi karhutla.
- Anggaran penanggulangan karhutla juga tersedia melalui BNPB dan kementerian terkait.
- TNI dan Polri turut mendukung penanggulangan karhutla.
- Surat Edaran Mendagri Tito Karnavian mengatur petunjuk teknis penyaluran dan pengelolaan dana banpres.
- Menhut meminta dana banpres dapat dicairkan sesegera mungkin.
- Penggunaan dana meliputi pembelian peralatan dan pencegahan dampak karhutla terhadap kesehatan.
- Pengelolaan dana banpres berada pada pemerintah daerah dan BPBD.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di Antara NewsHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Antara News.