Tito Paparkan Capaian Kinerja Kemendagri hingga September 2026
Mendagri Tito Karnavian memaparkan capaian Kemendagri hingga September 2026 dengan realize anggaran Rp4,36 triliun atau 63,54 persen dari pagu Rp6,86 triliun, mencakup percepatan rehabilitasi pascabencana di Sumatra dan NTT, layanan administrasi kependudukan bagi 59 ribu lebih warga terdampak Sumatra dan 11.225 warga NTT, serta pengendalian inflasi yang tetap terjaga di angka 2,5 persen plus minus 1 persen. Kemendagri juga mendukung program prioritas nasional seperti Program 3 Juta Rumah, penanganan sampah menjadi energi listrik, dan Sekolah Rakyat, serta mengusulkan tambahan anggaran Rp5,28 triliun untuk kebutuhan total Rp10,93 triliun pada 2027 dengan fokus pada penguatan pemerintahan daerah, transformasi digital, dan kesehatan fiskal daerah.
Poin-Poin Utama
- Mendagri Tito Karnavian memapar capaian Kemendagri hingga September 2026 dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 16 September.
- Per 14 September 2026, realize anggaran Kemendagri mencapai Rp4,36 triliun atau 63,54 persen dari pagu Rp6,86 triliun.
- Mendagri Tito Karnavian menjabat sebagai Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.
- Proses pemulihan pascabencana Sumatra dijadwalkan berlanjut hingga 2028.
- Kemendagri mendukung penanganan bencana di Nusa Tenggara Barat melalui tanggap darurat, layanan administrasi kependudukan, dan monitoring bantuan.
- Dukcapil menerbitkan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra sebanyak 59.000 lebih layanan.
- Dukcapil menerbitkan dokumen kependudukan pengganti bagi warga terdampak gempa di NTT sebanyak 11.225 layanan.
- Inflasi nasional hingga Agustus 2026 tercatat tetap pada 2,5 persen plus minus 1 persen.
- Kemendagri mendukung program prioritas nasional, meliputi Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Korupsi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
- Arah kebijakan Kemendagri 2027 mencakup pengawalan program prioritas nasional dan penguatan pemerintahan daerah.
- Arah kebijakan Kemendagri 2027 mencakup administrasi kependudukan, transformasi digital pemerintahan, dan kesehatan fiskal daerah.
- Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,28 triliun dari pagu indikatif Rp5,64 triliun.
- Total kebutuhan anggaran yang diusulkan Kemendagri untuk 2027 mencapai Rp10,93 triliun.
- Per 14 September 2026, realize anggaran BNPP mencapai Rp266,6 miliar atau 69,41 persen dari pagu Rp384,1 miliar.
- BNPP menyelesaikan pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan dan pembangunan SPPG di tujuh Pos Lintas Batas Negara.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh CNN.