SPKS Usulkan RUO Reforma Agraria Perkuat Hak Pekebun Rakyat

Poin-Poin Utama

• • SPKS mengusulkan ketentuan dalam RUO Reforma Agraria untuk memperkuat hak dan akses ekonomi pekebun rakyat.
• • Ketentuan tersebut mencakup penataan lahan di kawasan hutan, pengaturan penguasaan lahan perkebunan, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar.
• • RUO Reforma Agraria dirancang untuk menjalankan dan memperkuat mandat UUPA Tahun 1960.
• • Sabarudin menegaskan tanah harus menjadi basis produksi dan kehidupan rakyat, bukan sekadar objek administrasi pertanahan.
• • SPKS mengusulkan kebun masyarakat di kawasan hutan yang telah diusahakan minimal 5 tahun dengan luasan sampai 5 hektar per penggarap dijadikan objek reforma agraria.
• • SPKS mengusulkan 80% ruang penguasaan kawasan perkebunan dialokasikan untuk pekebun rakyat dan cooperativas.
• • Perusahaan perkebunan diusulkan dibatasi hanya 20% dari ruang penguasaan kawasan perkebunan.
• • Perusahaan perkebunan diarahkan lebih berperan dalam pengolahan, industri, teknologi, perdagangan, dan hilirisasi.
• • SPKS mengusulkan pengakuan terhadap masyarakat pedesaan, masyarakat adat, dan pekebun rakyat yang telah menguasai tanah secara turun-temurun meski belum memiliki bukti hak formal.
• • Objek reforma agraria tidak hanya bersumber dari penyelesaian konflik, sisa lahan perusahaan, pelepasan kawasan hutan, atau bank tanah.
• • SPKS mendukung pelaksanaan serta kelembagaan reforma agraria yang terintegrasi antarsektor pertanahan, kehutanan, perkebunan, dan tata ruang.
• • Akses pembiayaan dan penguatan cooperativas diusulkan sebagai dukungan setelah redistribusi tanah.
• • Program Peremajaan Sawit Rakyat dan akses pasar diusulkan menjadi bagian dari dukungan pasca redistribusi tanah.