Pendidikan Netral
Prabowo percepat rencana pendidikan negeri gratis hingga PTN
Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, meliputi PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK dengan total sekitar 164 ribu sekolah negeri di seluruh Indonesia. Pemerintah juga akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri, termasuk Uang Kuliah Tunggal dan uang pangkal, dalam dua hingga empat minggu ke depan. Langkah ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren sebagai bagian dari penguatan akses dan kualitas pendidikan di berbagai jalur.
Poin-Poin Utama
- Presiden Prabowo meminta menteri mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri.
- Pendidikan gratis sekolah negeri mencakup jenjang PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK.
- Terdapat sekitar 164.000 sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia.
- Pemerintah akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.
- Pembebasan biaya kuliah perguruan tinggi negeri mencakup Uang Kuliah Tunggal dan uang pangkal.
- Rencana pembebasan biaya kuliah akan diselesaikan dalam 2-4 minggu ke depan.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 mengubah struktur Kementerian Agama.
- Peraturan tersebut membentuk Direktorat Jenderal Pesantren.
- Direktorat Jenderal Pesantren menangani urusan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- Pembentukan direktorat ini merupakan bagian penguatan kelembagaan pemerintah dalam penanganan urusan pesantren.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di Antara NewsHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Antara News.