Hampir Dua Tahun Setelah BRGM Berakhir, Pemerintah Bentuk Badan Gambut Baru

Poin-Poin Utama

• • Pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk mengoptimalkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
• • Pembentukan BPGMN merupakan respons terhadap kebakaran hutan dan lahan yang masih berkepanjangan di berbagai wilayah.
• • Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.
• • Pembentukan BPGMN masih menunggu dasar hukum, struktur kelembagaan, dan kepastian pembagian kewenangan dengan kementerian terkait.
• • Keputusan pembentukan BPGMN diambil Presiden Prabowo Subianto setelah berdiskusi dengan sekitar 20 pakar gambut.
• • Pakar gambut yang hadir berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, IPB University, dan University of Nottingham.
• • Diskusi antara Presiden dan pakar gambut berlangsung hampir empat jam di Istana Kepresidenan Jakarta pada 24 September 2026.
• • BPGMN bertugas mencegah kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi berbasis lahan gambut.
• • Enam provinsi berbasis lahan gambut tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
• • BPGMN akan diisi oleh para ilmuwan dan profesional serta dilengkapi anggaran yang cukup.
• • BPGMN akan menggantikan peran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang masa tugasnya berakhir akhir tahun 2024.
• • BPGMN akan memiliki kewenangan lebih besar karena berada langsung di bawah Presiden.
• • BRGM sebelumnya juga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020.
• • Para pakar sepakat bahwa pencegahan merupakan strategi terbaik untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
• • Kerja BPGMN akan berbasis di desa dengan menghidupkan kembali peran masyarakat peduli api (MPA).