Reformasi untuk Jaga Relevansi PBB

Poin-Poin Utama

• • Sidang Majelis Umum PBB diselenggarakan setiap September di Markas Besar PBB, New York.
• • Perang dan konflik bersenjata terus berkecamuk di berbagai kawasan meliputi Ukraina-Rusia, Jalur Gaza, Iran, Sudan, Kongo, dan Myanmar.
• • PBB dibentuk pada tahun 1945 dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
• • PBB tidak kunjung mewujudkan tujuan menjaga perdamaian meski telah lebih dari delapan dasawarsa berdiri.
• • Dewan Keamanan PBB beranggotakan lima negara pemilik hak veto dan sepuluh negara anggota tidak tetap.
• • Lima negara pemilik hak veto DK PBB adalah Amerika Serikat, China, Inggris, Perancis, dan Rusia.
• • Kekuatan veto lima negara anggota tetap menjadi penghalang DK PBB dalam menjalankan misi perdamaian dunia.
• • Amerika Serikat selalu merintangi penyelesaian isu Palestina melalui hak veto.
• • Rusia menggunakan hak veto untuk menghalangi resolusi terkait perang di Ukraina.
• • China menggunakan hak veto terkait isu yang menyangkut Myanmar.
• • Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan PBB tidak mampu lagi memenuhi mandat menjaga perdamaian dunia.
• • Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan reformasi DK PBB dalam pidatonya.
• • Seruan reformasi DK PBB meliputi penghapusan hak veto dan perbaikan keterwakilan negara.
• • Pengurangan dana kontribusi anggota, terutama oleh Amerika Serikat, berdampak pada kemampuan PBB melaksanakan misinya.
• • Kehadiran blok-blok alternatif seperti G7 dan BRICS menguji relevansi PBB dalam percaturan internasional.