Kemnaker mulai siapkan peta jalan tata kelola pekerja rumah tangga

Poin-Poin Utama

• • Kemnaker mulai siapkan peta jalan tata kelola Pekerja Rumah Tangga (PRT).
• • Peta jalan disiapkan setelah berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
• • Kepala Barenbang Kemnaker Anwar Sanusi yang memimpin penyusunan peta jalan tersebut.
• • Peta jalan diarahkan untuk membangun tata kelola PRT yang lebih jelas dari sisi kompetensi dan pelindungan.
• • Kehadiran regulasi menjadi momentum mengubah cara pandang terhadap PRT.
• • PRT kini ditempatkan sebagai pekerja dengan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja.
• • PRT berhak mendapatkan hak-hak layaknya tenaga kerja pada umumnya.
• • PRT menjadi bagian dari ekonomi perawatan yang mendukung keberlangsungan rumah tangga.
• • Sebagian besar aktivitas PRT selama ini berlangsung di sektor informal.
• • Kemnaker memandang perlu penyusunan standar kompetensi sesuai karakteristik pekerjaan domestik Indonesia.
• • Standar kompetensi bagi penempatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor domestik di luar negeri menjadi salah satu rujukan.
• • Rujukan standar kompetensi tersebut akan disesuaikan dengan kondisi dalam negeri.
• • Penyusunan peta jalan perlu diselaraskan dengan penyusunan aturan pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2026.
• • Peta jalan bertujuan memberikan arah jelas dalam membangun tata kelola PRT secara bertahap.
• • Peta jalan diharapkan membantu PRT berkembang menjadi profesi yang diakui.