Politik Netral
Pembangunan Papua Didorong Jadi Jalan Menuju Perdamaian Berkelanjutan
kampung. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mengawal sinkronisasi program lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh intervensi pembangunan saling terhubung dan menjawab kebutuhan masyarakat Papua. Rapat juga menyepakati perlunya pendekatan afirmatif yang spesifik dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kemahalan wilayah, kearifan lokal, serta mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang humanis dalam menangani berbagai persoalan di Papua.
Poin-Poin Utama
- Pemerintah menerjemahkan delapan Kesepakatan Jakarta ke dalam program pembangunan konkret di Tanah Papua.
- Program pembangunan mencakup infrastruktur, keterlibatan masyarakat adat, dan pelayanan dasar di kampung.
- Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mengawal tindak lanjut delapan Kesepakatan Jakarta.
- Rapat Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua berlangsung di Kantor Sekretariat Negara pada 1 Oktober 2026.
- Ketua Komite Eksekutif adalah Velix Vernando Wanggai.
- Bappenas akan menggelar pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk memastikan komitmen program dan anggaran periode 2025-2029.
- Sinkronisasi mempertemukan target pembangunan, pembagian peran antarlembaga, dukungan sumber daya, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
- Pembentukan Provinsi Papua Utara dan Papua Barat Tengah menjadi bagian dari aspirasi yang dibahas dalam sinkronisasi.
- Persoalan lain yang menjadi perhatian meliputi keterbatasan lapangan kerja bagi anak muda Papua dan pengelolaan sumber daya alam oleh daerah.
- Kemenko Infrastruktur membahas pembangunan ruas jalan Maybrat-Teluk Bintuni dan pengembangan koridor ekonomi ruas jalan Trans Papua.
- Kemenko Pangan membahas pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional untuk Papua Selatan.
- Kemenko Pemberdayaan Masyarakat membahas pengembangan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, termasuk optimalisasi sentra kreatif.
- Kemenko Polhukam mengarahkan pembangunan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang humanis bersama TNI dan Polri.
- Pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi di Jayawijaya dan Papua Pegunungan dipadukan dengan BNPB.
- Komite Eksekutif akan mengawal tindak lanjut Kesepakatan Timika, Kesepakatan Jayapura, dan Kesepakatan Jakarta.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di Liputan6Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Liputan6.