Politik Netral
DPR Dorong Penanganan Terpadu Karhutla dan Kebencanaan Lintas Kementerian
DPR RI mendorong penanganan karhutla dan kebencanaan nasional secara terpadu lintas kementerian/lembaga, mengingat posisi Indonesia di Ring of Fire dan dampak karhutla terhadap kualitas udara serta layanan dasar warga. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan penanganan bencana tidak bisa dilakukan satu instansi dan meminta pemerintah mengembalikan leading sector koordinasi seperti pola BNPB. DPR juga akan menelusuri alih fungsi lahan bekas karhutla di Kalimantan Barat menjadi kebun sawit serta meminta kajian mendalam atas wacana penggabungan Badan Geologi dan BMKG.
Poin-Poin Utama
- DPR RI gelar Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
- Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Saan Mustopa.
- DPR RI minta penanganan karhutla dan kebencanaan nasional dijalankan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga.
- Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dengan risiko gempa bumi, erupsi gunung api, dan bencana hidrometeorologi.
- Ketua DPR RI Puan Maharani nyatakan penanganan bencana sulit bertumpu pada satu instansi.
- DPR RI dorong pemerintah hadirkan kembali leading sector pengoordinasi seluruh kementerian/lembaga seperti pola BNPB.
- BNPB menjadi acuan pola koordinasi penanganan bencana lintas instansi.
- DPR RI soroti dampak lanjutan karhutla berupa gangguan pernapasan, gangguan belajar anak-anak, dan penurunan kesejahteraan keluarga terdampak.
- DPR RI miliki tim bencana yang akan meminta pemerintah melakukan langkah cepat atas kondisi saat ini.
- DPR RI akan minta pihak terkait telusuri informasi lahan bekas karhutla di Kalimantan Barat yang disebut beralih fungsi menjadi kebun sawit.
- Wacana penggabungan Badan Geologi dan BMKG diminta dikaji lebih dahulu karena keduanya memikil penugasan berbeda.
- BMKG adalah singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- DPR RI tegaskan komitmen menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran di bidang kebencanaan.
- DPR RI akan terus koordinasi dengan pemerintah untuk penanganan karhutla dan pemulihan warga terdampak.
- Karhutla di sejumlah daerah berdampak pada kualitas udara dan layanan dasar warga terdampak.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di DetikNewsHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh DetikNews.