Beranda Minggu, 13 September 2026

!online

Politik Netral

Ateng Sutisna Desak Pemerintah Perkuat Mitigasi Hadapi Erupsi Anak Krakatau

Selasa, 8 September 2026, 18:13 WIB Sumber: Republika
Ukuran:

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendesak pemerintah memperkuat mitigasi bencana menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih berstatus Level III atau Siaga, dengan dampak berupa sebaran abu vulkanik hingga Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra serta gangguan penerbangan. Ia menekankan pentingnya kesiapan lintas sektor, termasuk pemantauan gunung api, mitigasi tsunami, keselamatan penerbangan, dan jalur evakuasi, sambil meminta masyarakat tidak panik karena hasil pemantauan BMKG belum menunjukkan anomali muka laut di Selat Sunda. Ateng juga mengingatkan agar erupsi Krakatau 1883 tidak dipakai membangun kepanikan, melainkan menjadi referensi perencanaan kontinjensi menghadapi ancaman majemuk di kawasan Selat Sunda.

Poin-Poin Utama

  • Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna desak pemerintah perkuat mitigasi bencana Gunung Anak Krakatau.
  • Gunung Anak Krakatau berstatus Level III atau Siaga hingga 6 September 2026.
  • Badan Geologi catat episode erupsi menerus mulai 4 September 2026 pukul 23.07 WIB.
  • Episode erupsi berlangsung sekitar 25 jam, berakhir Sabtu malam, status Siaga tetap berlaku.
  • Larangan masuk radius tiga kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
  • BMKG identifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik menjangkau Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Sumatra.
  • Sebaran abu vulkanik berdampak pada operasional penerbangan.
  • BMKG pantau 20 tsunami gauge di Selat Sunda hingga Minggu pagi, tidak temukan anomali muka laut.
  • Analisis HF Radar di Carita dan Tanjung Lesung tunjukkan probabilitas tsunami kategori rendah.
  • Ateng minta publik tidak simpulkan erupsi saat ini berarti tsunami segera terjadi.
  • Ateng ingatkan erupsi Krakatau 1883 tidak digunakan bangun kepanikan karena skala dan konfigurasi geologi berbeda.
  • Ancaman Selat Sunda mencakup erupsi, abu vulkanik, ketidakstabilan lereng, potensi tsunami vulkanik, gangguan penerbangan, pelayaran, perikanan, dan pariwisata.
  • Sistem peringatan tsunami harus antisipasi ancaman nontektonik dengan integrasi sensor.
  • Pemantauan perlu perkuat integrasi tsunami gauge, HF radar, GNSS, kamera termal, dan infrasound.
  • Tsunami Selat Sunda 2018 jadi referensi penting perencanaan kontinjensi.
Tagar Terkait
#gunung anak krakatau#anak krakatau#bmkg#selat sunda#bnpb#pvmbg#mitigasi bencana#dpr#pks#komisi xii#ateng sutisna
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?

Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Republika.

Buka Sumber di Republika

Warta Terkini Lainnya