Politik Negatif
PKB Soroti Nasib Pekerja Gig: Jangan Sampai Hak Perlindungan Ikut Serabutan
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendorong agar pekerja gig mendapat perlindungan jelas dari negara melalui pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Gig. Ia menekankan fleksibilitas pekerjaan gig tidak boleh membuat hak dasar pekerja seperti jaminan sosial, asuransi, dan kepastian masa depan menjadi tidak jelas atau serabutan. Menurutnya, karakter pekerja gig yang berbeda dari pekerja formal membutuhkan regulasi khusus agar ada kejelasan pihak bertanggung jawab saat risiko seperti kecelakaan kerja terjadi.
Poin-Poin Utama
- Jazilul Fawaid serves as Ketua Fraksi PKB DPR RI.
- Jazilul spoke at an FGD on the RUU Perlindungan Pekerja Gig.
- The FGD took place at the Fraksi PKB DPR meeting room in the Senayan parliamentary complex, Jakarta.
- The FGD was held on Tuesday, 8 September 2026.
- PKB faction will advocate for gig workers' interests in the legislation.
- Jazilul stated gig workers must receive protection from the state.
- Jazilul emphasized flexibility must not lead to unclear worker rights and protections.
- Jazilul argued gig workers need clear guarantees due to non-conventional work patterns.
- Jazilul identified work accidents as a key risk for gig workers.
- Jazilul identified income loss as a key risk for gig workers.
- Jazilul identified unclear social security as a key risk for gig workers.
- Jazilul called for clarity on which party bears responsibility when gig worker risks occur.
- Jazilul demanded clear policy and regulatory responses to changing work patterns.
- Jazilul's core message: flexible work status must not result in scattered or unclear worker protections.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di DetikNewsHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh DetikNews.