Hukum Netral
Boni Hargens: Jabatan Kapolri sebagai Open Legal Policy
Analis Politik dan Hukum Boni Hargens menegaskan jabatan Kapolri merupakan open legal policy dan jabatan karier profesional yang tunduk pada ketentuan pensiun. Konstitusi, UU 2/2002, dan UU 5/2026 memberikan kewenangan prerogatif kepada Presiden dalam pengangkatan serta pemberhentian Kapolri. Selain itu, UUD 1945 tidak mengatur rinci masa jabatan Kapolri, sehingga DPR dan Presiden berwenang mengaturnya secara bebas.
Poin-Poin Utama
- Boni Hargens identified as political and legal analyst commenting on Kapolri position.
- Boni Hargens states Kapolri position constitutes open legal policy.
- Boni Hargens asserts Kapolri is a professional career position, not a political one.
- Boni Hargens states Kapolri position subject to retirement regulations, not fixed term.
- Boni Hargens made statement to media on Tuesday (8/9/2026).
- Boni Hargens cites Constitution as basis for presidential prerogative in Kapolri appointment and dismissal.
- UU 2/2002 cited as legal basis for presidential authority over Kapolri position.
- UU 5/2026 cited as legal basis for presidential authority over Kapolri position.
- Boni Hargens states Constitution does not provide detailed regulation on Kapolri term of office.
- Boni Hargens states DPR and President as lawmakers have authority to freely regulate Kapolri term.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di SindonewsHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Sindonews.