Beranda Minggu, 13 September 2026

!online

Umum Negatif

Soroti Ketimpangan Platform Digital, KPPU dan BPKN Dorong Regulasi Baru Atur Perlindungan Konsumen

Minggu, 6 September 2026, 10:00 WIB Sumber: Media Indonesia Dibaca 1 kali
Ukuran:

KPPU dan BPKN mendorong pembentukan regulasi pasar digital baru untuk mengatasi ketimpangan perlindungan konsumen, mengingat platform digital menguasai lebih dari 60 persen trafik data namun tidak memiliki kewajiban pembangunan jaringan sepertioperator telekomunikasi. Pembentukan UU Pasar Digital dinilai perlu agar regulator mampu mengatur kekuatan platform secara preventif, termasuk algoritma, kecerdasan buatan, dan penguasaan data, tanpa menghambat inovasi. Sanksi akan diterapkan hanya ketika kekuatan pasar tersebut disalahgunakan untuk mengeruk persaingan, membatasi pilihan konsumen, atau menutup kesempatan kompetitor.

Poin-Poin Utama

  • KPPU held discussion on August 31, 2026 regarding digital platform business competition.
  • Heru Sutadi from BPKN stated that consumer protection must expand beyond price and product quality.
  • Digital platform power originates from network effects, data control, algorithms, and integrated ecosystems.
  • Larger platform user base generates more data, strengthening algorithms and market position.
  • Reza, KPPU Commissioner, noted digital platforms control over 60 percent of data traffic.
  • Platforms lack network construction obligations unlike telecom operators.
  • Platforms do not hold spectrum licenses or pay BHP fees.
  • KPPU identifies asymmetry where platforms benefit from traffic without telecom infrastructure obligations.
  • BPKN advocates for consumer interests as the ultimate goal of digital market regulation.
  • KPPU proposes Digital Market Law to regulate algorithms, AI, and data control.
  • Reza stated regulation should be preventive and adaptive while remaining proportional.
  • Sanctions must deter anti-competitive behavior without stifling investment and innovation.
  • Penalties apply only when market power is misused to reduce competition.
  • KPPU prioritizes monitoring market behavior over company size.
  • Large companies remain necessary for innovation but bear greater responsibility.
Tagar Terkait
#perlindungan konsumen#regulasi#ekonomi digital#bpkn#platform digital#pasar digital#kppu
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?

Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Media Indonesia.

Buka Sumber di Media Indonesia

Warta Terkini Lainnya