Komisi VII jadwalkan lagi pembahasan dana UMKM dibekukan TikTok Shop
Komisi VII DPR RI menjadwalkan rapat lanjutan pekan depan bersama Tokopedia dan TikTok Shop untuk meminta penjelasan lengkap terkait pembekuan dana dan akun 217 pelaku UMKM, khususnya di Bekasi, yang belum dijawab tuntas oleh TikTok Shop. Rapat tersebut juga akan mendorong penguatan sistem pemantauan dan mekanisme pengaduan agar pelaku UMKM memperoleh penyelesaian masalah. Evita Nursanty menilai pembekuan dana yang berlangsung bertahun-tahun berdampak serius, termasuk penutupan toko dan pengurangan tenaga kerja, sehingga diperlukan mekanisme verifikasi dan evaluasi yang lebih cepat.
Poin-Poin Utama
- Komisi VII DPR RI will hold follow-up meeting next week regarding frozen funds.
- 217 UMKM actors affected by account and fund freezes on TikTok Shop and Tokopedia.
- Evita Nursanty, Vice Chair of Komisi VII DPR RI, announced the scheduling in Jakarta on Tuesday.
- Closed-door meeting included Ministry of UMKM, Ministry of Communication and Digital, BPKN, DPC Peradi Bekasi Raya, Tokopedia, TikTok Shop, and UMKM representatives.
- Previous meeting heard complaints from UMKM actors.
- Tokopedia provided clarification during the meeting.
- TikTok Shop has not yet provided complete data on all complaints.
- Komisi VII recorded 217 complaints from UMKM actors in Bekasi.
- TikTok Shop required to explain reasons for each account freeze.
- Some UMKM actors reported fund freezes lasting several years.
- Freezes caused business closures, workforce reductions, and job switches.
- 217 complaints originated only from Bekasi, suggesting similar issues may exist elsewhere.
- Komisi VII urged TikTok Shop to strengthen monitoring and complaint mechanisms.
- TikTok Shop's internal mechanism includes warning stages and appeal processes.
- Next week's agenda requires Tokopedia and TikTok Shop to present complete explanations for all cases.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Antara News.