Pendataan Bansos Jakarta Perlu Sesuaikan Kondisi Ekonomi dan Karakteristik Wilayah
Pendataan penerima bantuan sosial di Jakarta perlu diperbaiki agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi warga, termasuk tingkat penghasilan dan beban hidup yang berbeda dengan daerah lain. Ketua Komisi E M Subki meminta Dinas Sosial memperkuat Pusdatin untuk menyelesaikan masalah data desil yang masih menimbulkan keresahan masyarakat terhadap program seperti KJP Plus, KJMU, dan BPJS Kesehatan. Anggota Komisi C Gias Kumari Putra mengusulkan pembukaan posko pengaduan data desil di setiap kelurahan agar warga dapat mengklarifikasi data yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Poin-Poin Utama
- Data penerima bantuan sosial di Jakarta perlu dibenahi agar mencerminkan kondisi ekonomi warga.
- Perbedaan tingkat penghasilan dan beban hidup warga Jakarta harus menjadi pertimbangan pendataan.
- Ketua Komisi E DPRD Jakarta M Subki meminta Dinas Sosial memperkuat Pusat Data dan Informasi.
- Ketidaksesuaian data desil menimbulkan keresahan di masyarakat.
- Dampak ketidaksesuaian data dirasakan pada program KJP Plus, KJMU, dan BPJS Kesehatan.
- Tingkat penghasilan dan beban hidup warga Jakarta berbeda dengan daerah lain.
- Indikator nasional perlu disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah di Jakarta.
- Pengelolaan data secara mandiri dapat diterapkan untuk bansos yang dibiayai APBD.
- Data terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
- DTSEN mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam 10 desil.
- Desil 1 menunjukkan kelompok kesejahteraan paling rendah dan desil 10 paling tinggi.
- Gias Kumari Putra meminta Bapenda membuka posko pengaduan data di setiap kelurahan.
- Ketidaksesuaian data menyulitkan warga mengakses program bantuan pemerintah.
- Seorang wali murid harus ke Bapenda untuk klarifikasi karena tercatat memiliki harta lebih dari Rp1 miliar.
- Farah (30), warga Jakarta Pusat, tercatat dalam desil 9 padahal merasa kondisi ekonominya sesuai desil 5.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Kompas.