Selama desil kemiskinan kusut, program bansos akan terus semrawut
Pengelompokan masyarakat ke dalam 10 desil oleh pemerintah melalui DTSEN/Regsosek menuai protes karena data kemiskinan dianggap tidak akurat, dipicu oleh lemahnya basis data awal dan verifikasi aset. Ketidakakuratan ini ditunjukkan oleh contoh Gubernur Maluku Utara yang menemukan warganya miskin tapi dicoret dari penerima bansos, serta evaluasi akademis yang menunjukkan model Proxy-Means Testing meleset 28% dari target dan 44-47,6% untuk kemiskinan ekstrem. Tanpa data yang akurat, program bansos tunai Rp5,4 juta per orang yang akan datang berpotensi salah sasaran, sehingga pemerintah perlu menata ulang sistem perlindungan sosial, salah satunya lewat konsep Affirmative Basic Income (ABI).
Poin-Poin Utama
- Pemerintah mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 desil untuk memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Desil 9-10 diwacanakan sebagai kelompok yang tidak berhak membeli BBM bersubsidi.
- Pemerintah berencana menyalurkan bansos tunai Rp5,4 juta per orang pada awal tahun depan.
- Pengelompokan desil berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
- BPS menggunakan metode Proxy-Means Testing (PMT) untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga.
- PMT memperhitungkan penghasilan, kepemilikan barang, kondisi rumah, sumber air, energi memasak, aset, konsumsi listrik, jumlah anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.
- Bank Dunia mengembangkan metode PMT pada tahun 1995.
- Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda melaporkan warganya yang miskin dicoret dari daftar penerima bansos karena rumahnya dianggap bagus.
- BPS menyediakan mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data desil secara berkala.
- Evaluasi akademis tahun 2017 menemukan algoritma PMT konvensional meleset 28% dari target sesungguhnya.
- Algoritma PMT konvensional meleset 44% hingga 47,6% dalam identifikasi warga miskin ekstrem.
- Ketidakakuratan data bansos berisiko membuat program tidak tepat sasaran.
- Skema bantuan tunai bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) membutuhkan basis data yang akurat.
- Pemerintah mengusulkan konsep Affirmative Basic Income (ABI) untuk menata ulang sistem bansos.
- Artikel ini berasal dari judul 'Selama desil kemiskinan kusut, program bansos akan terus semrawut'.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Theconversation.com.