Wamendagri Bima Arya Bicara Kunci Atasi Konflik Kebebasan Beragama
hari yang perlu diperkuat secara bertahap. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menjadikan kerukunan beragama sebagai bagian dari tugas utama kepala daerah, bukan sekadar pilihan kebijakan.
Poin-Poin Utama
- Wamendagri Bima Arya Sugiarto menilai kepemimpinan kepala daerah yang kuat menjadi kunci mengatasi konflik kebebasan beragama.
- Kepemimpinan kepala daerah perlu diperkuat melalui kolaborasi antara FKUB, akademisi, aktivis, dan berbagai unsur masyarakat.
- Pernyataan tersebut disampaikan pada Seminar Nasional Memperkuat Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan secara virtual dari Jakarta.
- Seminar tersebut mengangkat tema "Dari Banjarmasin untuk Indonesia: Dari Indonesia untuk Banjarmasin".
- Isu kebebasan beragama bertumpu pada ekosistem tata kelola pemerintahan yang memperhatikan keunikan setiap daerah.
- Masyarakat telah menunjukkan berbagai praktik baik dalam membangun toleransi antarumat beragama.
- Kerukunan beragama hidup karena jutaan praktik toleransi dalam keseharian masyarakat.
- Konflik antarumat beragama dapat berkembang dalam hitungan jam.
- Budaya toleransi antarumat beragama dibangun secara bertahap dan membutuhkan waktu panjang.
- Kepala daerah harus mampu merespons dan menyelesaikan konflik antarumat beragama secara cepat dan tepat.
- Diagnosis terhadap anatomi konflik keagamaan harus cepat dan tepat tanpa boleh salah mengambil kesimpulan.
- Pemerintah berkomitmen memperkuat kapasitas dan kepercayaan diri kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama.
- Kerukunan perlu ditempatkan sebagai bagian dari tugas utama pemerintah daerah.
- Kerukunan beragama bukan sekadar opsi kebijakan melainkan tugas yang harus dilakukan kepala daerah tanpa terkecuali.
- Acara seminar tersebut diselenggarakan pada Senin, 21 September 2026.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Liputan6.