Jaga Transparansi dan Kepastian Hukum, Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Poin-Poin Utama

• • Ditjen AHU memperkuat pengawasan korporasi untuk menelusuri keberadaan, kepemilikan, dan aktivitas badan usaha.
• • Pengawasan ini mendukung penegakan hukum sekaligus memperkuat transparansi dan kepercayaan investor.
• • Sekitar 705.000 entitas tercatat dalam Daftar Sementara Korporasi Nonaktif pada domain resmi AHU.
• • Daftar tersebut mencakup perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan.
• • Data mengenai pendiri, pengendali, dan penerima manfaat diperlukan untuk menelusuri hubungan kepemilikan dan aktivitas usaha.
• • Informasi akurat membantu pemerintah, lembaga keuangan, investor, dan mitra usaha memeriksa calon rekan bisnis.
• • Sekitar 823.000 dari 3,5 juta korporasi berbadan hukum di Indonesia belum melaporkan pemilik manfaat.
• • Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan dan kualitas informasi mengenai pemilik korporasi.
• • Pengawasan diperkuat melalui kewajiban pelaporan tahunan korporasi.
• • Laporan tahunan harus dibuat di hadapan notaris dan disertai pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
• • Mekanisme ini memberikan gambaran akurat mengenai aktivitas perusahaan.
• • Pemutakhiran informasi tidak hanya bergantung pada data saat pendirian, tetapi juga mencakup perkembangan aktivitas korporasi.