Bawaslu: Tak Ada Laporan Pelanggaran soal Syarat Pendidikan Gibran

Poin-Poin Utama

• • Bawaslu menyatakan tidak terdapat laporan maupun temuan pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
• • Gibran Rakabuming Raka adalah bakal calon wakil presiden nomor urut 2 pada Pemilu 2024.
• • Bawaslu menyampaikan hal tersebut dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 23 September.
• • Syarat pendidikan bakal calon wapres sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat.
• • Tidak terdapat laporan, temuan pelanggaran, maupun permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu selama tahapan pemilu tahun 2024.
• • Bawaslu menerima laporan lain terkait tahapan pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.
• • Laporan pada 20 November 2023 mempersoalkan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023.
• • Laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil.
• • Bawaslu menyampaikan surat Nomor 900 Tahun 2023 kepada pelapor pada 23 November 2023.
• • Para pemohon meliputi KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajruit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.
• • Para pemohon meminta pembatalan pencalonan Gibran karena tidak memenuhi syarat pendidikan sesuai Pasal 169 huruf r UU Pemilu.
• • Para pemohon juga meminta pembatalan Keputusan KPU sepanjang menyangkut penetapan Gibran sebagai bakal calon wapres.
• • Para pemohon meminta pembatalan pelantikan Gibran sebagai wapres oleh MPR.
• • Para pemohon memohon MPR memilih wapres dalam waktu 60 hari sejak putusan dibacakan.
• • KPU menyatakan syarat pencalonan Gibran telah memenuhi syarat dalam sidang tersebut.