Politik Netral
PDIP Ungkap Alasan Dukung UU Satu Data Indonesia Disahkan
Fraksi PDI Perjuangan DPR mendukung pengesahan UU Satu Data Indonesia karena data menjadi fondasi kebijakan yang berpihak pada rakyat. Data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir diperlukan agar pemerintah dapat membaca kondisi masyarakat secara utuh, menyusun kebijakan yang tepat sasaran, dan menggunakan anggaran negara secara efisien. Tanpa data yang terpercaya, kebijakan dapat meleset dari sasaran dan merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat pembangunan.
Poin-Poin Utama
- Fraksi PDI Perjuangan mendukung pengesahan UU Satu Data Indonesia dalam rapat parislava DPR pada 6 Oktober.
- Sofwan Dedy Ardyanto adalah Anggota Komisi V DPR RI dari PDI Perjuangan.
- Sistem Satu Data Indonesia harus bersifat akurat, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Rapat Parislava DPR ke-9 masa sidang I 2026-2027 secara resmi mengesahkan UU Satu Data Indonesia.
- Sebanyak delapan fraksi menyetujui pengesahan UU Satu Data Indonesia.
- UU Satu Data Indonesia merupakan usul inisiatif DPR.
- Pembahasan UU Satu Data menghasilkan 1.338 daftar inventarisir masalah batang tubuh.
- Pembahasan UU Satu Data menghasilkan 829 daftar inventarisir masalah penjelasan.
- Sofwan menyatakan data bukan sekadar angka dalam tabel statistik.
- Sofwan menilai data menjadi instrumen penting bagi negara dalam membaca kondisi masyarakat.
- Sofwan menyatakan data yang akurat diperlukan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang belum tersentuh kebijakan.
- Data yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga tidak memiliki standar yang sama.
- Kesalahan data berpotensi mengakibatkan program pemerintah tidak tepat sasaran.
- PDI Perjuangan berpandangan pembentukan Satu Data Indonesia harus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Satu Data Indonesia bertujuan agar pembangunan tidak berjalan berdasarkan perkiraan.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di CNNHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh CNN.