Soal Pemakzukan Gibran, FPP Indramayu: Berisiko Picu Krisis Konstitusi dan Ancam Stabilitas Nasional

Poin-Poin Utama

• • Forum Pondok Pesantren Kabupaten Indramayu menolak wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
• • Wacana pemakzulan muncul setelah Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah setingkat SMA milik wapres.
• • Ketua FPP Kabupaten Indramayu adalah Azun Mauzun.
• • Azun Mauzun menyatakan pemakzulan bukan solusi bagi kondisi bangsa saat ini.
• • Azun Mauzun menilai pemakzulan berpotensi mencederai kedaulatan rakyat.
• • Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 bersifat final dan sah secara hukum.
• • Sanksi etik tidak serta-merta membatalkan hasil produk hukum berdasarkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.
• • Pasangan Prabowo-Gibran memegang mandat resmi rakyat dari Pemilu 2024.
• • Hasil Pemilu 2024 terkonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi.
• • Pemakzulan tanpa bukti tindak pidana berat melanggar Pasal 7A UUD 1945.
• • Pemakzulan tanpa bukti tindak pidana berat berpotensi memicu krisis konstitusi.
• • Pemakzulan tanpa bukti tindak pidana berat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
• • Pemakzulan tanpa bukti tindak pidana berat berpotensi menimbulkan polarisasi politik yang merusak stabilitas nasional.
• • Azun Mauzun mengingatkan hal tersebut pada Ahad, 11 Oktober 2026.
• • Azun Mauzun menyatakan pemakzulan tanpa bukti hanya akan merusak stabilitas nasional.