GAPKI Apresiasi Pemerintah Ajukan Revisi UU PPLH

Poin-Poin Utama

• • GAPKI mendukung rencana pemerintah merevisi UU PPLH.
• • UU PPLH yang akan direvisi adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
• • Revisi berfokus pada ketentuan pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar.
• • Tujuan revisi adalah mempertegas penegakan hukum dan meningkatkan efektivitas pencegahan karhutla.
• • Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyampaikan dukungan tersebut pada 13 Oktober 2026.
• • Penghapusan pengecualian pembakaran lahan diharapkan membuat aturan lebih tegas dan seragam.
• • Penguatan regulasi perlu diikuti penegakan hukum yang adil dan berdasarkan bukti.
• • Perusahaan perkebunan kelapa sawit menghadapi risiko kerusakan aset akibat kebakaran.
• • Kebakaran lahan dapat menimbulkan kerugian usaha bagi perusahaan perkebunan.
• • Perusahaan bisa memperoleh sanksi hukum akibat kebakaran yang dipicu pihak lain.
• • Penghapusan pengecualian pembakaran lahan dapat mempermudah identifikasi sumber api.
• • Kebijakan tersebut perlu disertai dukungan pembiayaan dan teknologi.
• • Petani kecil memerlukan pendampingan untuk beralih ke metode tanpa bakar.
• • Pemerintah tengah menyiapkan inisiatif revisi UU PPLH untuk diajukan kepada DPR.
• • Ketentuan yang diusulkan diubah adalah pengecualian pembakaran lahan berdasarkan kearifan lokal dalam Pasal 69 ayat (2).