Denny Indrayana Bakal Laporkan Deduction Pasal Selundupan ke DKPP

Poin-Poin Utama

• • Denny Indrayana berencana melaporkan dugaan pelanggaran etik penyusunan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 ke DKPP.
• • Denny menduga ketentuan pengecualian persyaratan ijazah SMA disisipkan untuk memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024.
• • Denny menilai perubahan aturan yang disesuaikan dengan kandidat merusak prinsip negara hukum.
• • Denny mempertanyakan pihak yang merumuskan, waktu, dan tahapan pembahasan Pasal 18 ayat (3) PKPU.
• • Menurut Denny, proses penyusunan pasal tersebut tidak melalui uji publik maupun RDP dengan DPR.
• • Denny memperkirakan laporan ke DKPP akan diajukan pada Rabu, 14 Oktober 2026.
• • Denny juga mendorong DPD mengkaji kemungkinan langkah hukum lain termasuk mekanisme pemakzulan.
• • Denny adalah salah satu pemohon dalam perkara PHPU Pileg 2024 yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran.
• • MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima dalam perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
• • Kuasa hukum pemohon Refly Harun mengatakan putusan MK memuat pertimbangan hukum yang perlu ditindaklanjuti lembaga lain.
• • MK secara eksplisit menyebut pertimbangan tersebut sebagai kewenangan lembaga lain.
• • Refly menilai DPD berpotensi mengambil peran sejak awal untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
• • Tamsil Linrung mengatakan DPD akan menampung aspirasi para pemohon dan mempertimbangkan tindak lanjut melalui kajian serta diskusi dengan para ahli.
• • Denny menyinggung kemungkinan sengketa kewenangan lembaga negara apabila DPR tidak mengambil inisiatif pemakzulan.
• • Denny menegaskan yang lebih merusak adalah ketika rule of law diobrak-abrik dengan mengubah aturan dicocoklogikan dengan kandidat.