Beranda Minggu, 13 September 2026

!online

Kronologi Warta Politik

Komisi XII DPR Usir Perwakilan Jababeka, Sesalkan Hanya Utus Anak Perusahaan

Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi usir perwakilan PT Jababeka Tbk dari RDP karena perusahaan hanya utus anak perusahaan, bukan direktur utama, untuk kedua kalinya. Dalam rapat yang bahas pipa limbah industri terkait pengaduan PT Mastertama Adhi Propertindo, Bambang juga soroti temuan manipulasi data laboratorium lingkungan oleh KLH/BPLH. Rapat tetap lanjut dengan pihak Mastertama dan Deputi Penegakan Hukum LH tanpa kehadiran Jababeka.

Total Warta 3 Laporan
Rentang Waktu 2 Hari Perkembangan
Redaksi Media 3 Portal
Sentimen Dominan Negatif
Hari Ke-2

Selasa, 8 September 2026

3 warta
02:32 WIB Republika Netral

Komisi XII DPR Usir Perwakilan Jababeka, Sesalkan Hanya Utus Anak Perusahaan

  • Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi usir perwakilan PT Jababeka Tbk dari RDP di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin.
  • Jababeka hanya utus anak perusahaan, bukan direktur utama, untuk bahas pipa limbah industri.
  • RDP bagian dari Panja Lingkungan Hidup, tindaklanjuti pengaduan PT Mastertama Adhi Propertindo (MAP) soal pipa limbah industri dari PT Jababeka Tbk.
07:50 WIB DetikNews Negatif

Momen Komisi XII DPR Usir Perwakilan Jababeka di Rapat

  • Komisi XII DPR held a public hearing with Ministry of Environment, PT Jababeka Tbk, and PT Mastertama Adhi Propertindo (MAP) on waste pipe issues.
  • The hearing took place at Komisi XII DPR, Senayan, Jakarta, on Monday (7/9/2026).
  • The meeting was chaired by Bambang Haryadi, Deputy Chair of Komisi XII DPR.
16:41 WIB Antara News Negatif

Komisi XII DPR bakal tinjau Jababeka terkait dugaan masalah lingkungan

  • Komisi XII DPR RI akan menugaskan tim untuk meninjau kawasan PT Jababeka Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
  • Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menyoroti dugaan manipulasi data hasil uji laboratorium terhadap baku mutu air limbah Jababeka.
  • Bambang menyebut manipulasi data laboratorium lingkungan merupakan tindak pidana pemalsuan ketentuan perundang-undangan.