Ekonomi Netral
Kejar Tuntas Sebelum Desember, Serapan Tambahan TKD Aceh Dipercepat
Pemerintah mempercepat realisasi tambahan TKD Aceh untuk penanganan pascabencana hidrometeorologi dengan target tuntas 100 persen sebelum Desember 2026, meski hingga 4 September 2026 serapan baru mencapai 6,37 persen (Rp115,6 miliar dari pagu Rp1,82 triliun) dan tujuh daerah masih 0 persen. Rendahnya serapan disebabkan proses birokrasi yang tertahan pada tahap kontraktual dan lelang, sehingga pemerintah pusat menyiapkan sanksi penarikan kembali anggaran di APBN-P atau pengurangan dana transfer tahun berikutnya. Sebagai imbal balik, daerah yang berhasil mengoptimalkan anggaran akan mendapat tambahan alokasi.
Poin-Poin Utama
- Realisasi tambahan TKD Aceh per 4 September 2026 mencapai Rp115,6 miliar atau 6,37 persen dari total pagu Rp1,82 triliun.
- Target penyelesaian penyerapan dana tambahan TKD Aceh adalah 100 persen sebelum Desember 2026.
- Anggaran tambahan TKD dialokasikan untuk penanganan pascabencana hidrometeorologi, meliputi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pertanian.
- Kabupaten Aceh Selatan mencatatkan realisasi tertinggi, yaitu 47,35 persen.
- Kabupaten Aceh Tenggara mencatatkan realisasi sebesar 33,64 persen.
- Kabupaten Gayo Lues mencatatkan realisasi sebesar 18,97 persen.
- Enam daerah mencatatkan realisasi antara 5 hingga 15 persen: Aceh Timur 5,51 persen, Aceh Singkil 8,38 persen, Aceh Barat 8,96 persen, Kota Subulussalam 11,64 persen, Kota Banda Aceh 14,24 persen, dan Kabupaten Pidie 14,78 persen.
- Lima daerah mencatatkan realisasi di bawah 5 persen: Kota Sabang 0,41 persen, Kota Lhokseumawe 2,34 persen, Kabupaten Nagan Raya 2,58 persen, Kabupaten Aceh Tamiang 3,58 persen, dan Kota Langsa 3,65 persen.
- Realisasi Pemerintah Provinsi Aceh tercatat sebesar 4,7 persen.
- Tujuh daerah masih mencatatkan realisasi 0 persen: Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Simeulue.
- Rendahnya serapan antara lain disebabkan proses birokrasi yang tertahan pada tahap kontraktual dan lelang.
- Pemerintah pusat menyiapkan sanksi berupa penarikan kembali anggaran menganggur pada momentum APBN Perubahan.
- Sanksi tambahan berupa pengurangan dana transfer pada tahun berikutnya sebesar Silpa atau tambahan alokasi plus penalty.
- Insentif berupa tambahan alokasi disiapkan bagi daerah yang berhasil mengoptimalkan anggaran dan mempercepat pemulihan.
- Pernyataan disampaikan oleh Imran dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Dalam Negeri pada Senin (7/9/2026).
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di DetikNewsHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh DetikNews.