Politik Negatif
Pengamat Soroti Tarik-Menarik Kepentingan dalam Polemik Purbaya dan Obligasi Pemprov DKI
menarik kepentingan, mulai dari potensi persaingan dengan skema pembiayaan Danantara hingga kaitannya dengan konstelasi politik jelang Pemilu 2029. Ia menegaskan alasan politik tidak boleh dipakai untuk menghambat kewenangan daerah dan meminta pemerintah pusat menyusun parameter jelas serta akuntabel untuk menilai kelayakan penerbitan obligasi DKI, bukan sekadar berdalih keuangan daerah sudah cukup. Di sisi lain, Purbaya mempersilakan DKI menerbitkan obligasi jika memang diperlukan karena merupakan bagian dari otonomi daerah.
Poin-Poin Utama
- Direktur Eksekutif KPPOD Arman Suparman menduga polemik obligasi daerah DKI Jakarta sarat kepentingan politik.
- Arman menyebut Danantara giat mendorong skema pembiayaan obligasi nasional.
- Obligasi daerah DKI berpotensi dianggap kompetitor program pembiayaan nasional.
- Arman menyebut ada kemungkinan kaitannya dengan kepentingan politik Pemilu 2029.
- Dugaan kepentingan politik harus dibuktikan sebelum jadi dasar keputusan.
- Penghambatan obligasi daerah dengan alasan politik dinilai menyimpang dari peran pusat sebagai pembina dan pengawas daerah.
- Arman meminta pemerintah pusat keluarkan parameter jelas dan akuntabel untuk menilai kelayakan obligasi DKI.
- Parameter wajib tunjukkan kemampuan nyata DKI menerbitkan obligasi daerah.
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai DKI tidak perlu terbitkan obligasi jika keuangan mencukupi.
- Purbaya mempersilakan DKI terbitkan obligasi bila memang diperlukan.
- Purbaya menyatakan penerbitan obligasi merupakan bagian dari otonomi daerah.
- Pernyataan Arman dan Purbaya sama-sama disampaikan pada Senin (7/9).
- Wawancara Arman diberikan kepada Media Indonesia.
- Purbaya menyampaikan sikapnya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.
- Artikel ditulis oleh Dev dengan kode P-3.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di Media IndonesiaHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Media Indonesia.