Politik Netral
Paradoks Anggaran Kebencanaan di Negeri Rawan Bencana
Indonesia hadapi paradoks anggaran kebencanaan: BNPB catat 1.730 kejadian bencana hingga September 2026 dengan dampak besar pada 111.533 rumah dan berbagai fasilitas, namun pagu APBN 2026 BNPB turun tajam menjadi Rp 491 miliar dari Rp 4,92 triliun di 2024. BNPB usul tambahan Dana Siap Pakai Rp 5,67 triliun karena alokasi awal hanya mencakup dukungan manajemen dan ketahanan bencana, tidak memenuhi kebutuhan operasional. Pola ini tunjukkan kebijakan penanggulangan bencana bersifat reaktif—anggaran bergerak besar setelah bencana terjadi—serta mencerminkan jarak antara kebutuhan aktual dan alokasi awal.
Poin-Poin Utama
- RAPBN 2026 tetapkan pagu BNPB Rp 491 miliar.
- Outlook anggaran BNPB 2025 sebesar Rp 2,01 triliun.
- Anggaran BNPB 2024 mencapai Rp 4,92 triliun.
- Anggaran BNPB 2020 capai Rp 11,78 triliun saat pandemi Covid-19.
- BNPB kelola pagu reguler Rp 1,05 triliun pada 2026.
- Tambahan Rp 26,88 miliar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi hunian rusak berat.
- Total anggaran BNPB 2026 menjadi sekitar Rp 1,08 triliun.
- Dana Siap Pakai (DSP) diterima BNPB Rp 4,62 triliun.
- BNPB usul tambahan DSP Rp 5,67 triliun ke Kementerian Keuangan.
- Hingga 7 September 2026 tercatat 1.730 kejadian bencana di Indonesia.
- Rincian bencana: 627 karhutla, 543 banjir, 324 cuaca ekstrem, 105 tanah longsor, 101 kekeringan, 13 gempa bumi, 3 erupsi gunung api.
- Dampak bencana: 29.143 rumah rusak berat, 24.521 rusak sedang, 57.869 rusak ringan dari 111.533 rumah terdampak.
- Kerusakan fasilitas: 2.361 pendidikan, 867 rumah ibadah, 230 kesehatan, 751 perkantoran, 92 jembatan.
- November 2025 BNPB ajukan tambahan Rp 936,57 miliar untuk fase prabencana.
- Pagu Rp 491 miliar hanya mencakup program dukungan manajemen dan program ketahanan bencana.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di KompasHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Kompas.