Beranda Minggu, 13 September 2026

!online

Ekonomi Netral

Tifatul Sembiring Dorong Penguatan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian

Rabu, 9 September 2026, 13:36 WIB Sumber: DetikNews Dibaca 1 kali
Ukuran:

Tifatul Sembiring menyoroti kontribusi besar UMKM bagi penyerapan tenaga kerja, pemerataan ekonomi, dan PDB, namun dukungan pemerintah dinilai masih minim terutama terkait modal, pembiayaan, dan pemasaran. Handi Risza menambahkan bahwa UMKM mencakup 99% unit usaha dan menyerap 97% tenaga kerja, namun belum naik kelas akibat struktur industri lemah, turunnya manufaktur, dan menurunnya daya beli kelas menengah. Sebagai solusi, para akademisi mendorong konsolidasi hulu-hilir, integrasi UMKM ke rantai pasok industri besar, penguatan KUR, serta perlindungan pasar domestik untuk memutus lingkaran setan pelemahan daya beli.

Poin-Poin Utama

  • Tifatul Sembiring serves as Chair of Group IV at MPR RI's Assessment Agency.
  • Statement issued Wednesday (9/9/2025) following FGD held Tuesday (8/9) in Bekasi, West Java.
  • FGD theme: 'State Financial System, National Economy, and Social Welfare: Enhancing UMKM Role in National Economic Development'.
  • UMKM comprises approximately 99% of business units in Indonesia.
  • UMKM absorbs approximately 97% of the workforce.
  • Majority of UMKM operate at micro-scale and lack strong integration with large industries.
  • Manufacturing sector contribution to GDP continues to decline.
  • Handi Risza is an Economics and Business academic at Universitas Paramadina.
  • Yolanda is an Economics academic at Universitas Borobudur.
  • Government support for UMKM remains minimal relative to sector's contribution.
  • Key UMKM challenges: limited capital, financing access, financial management, product quality, global market penetration.
  • Weak interaction exists between UMKM players and banking sector.
  • Declining middle class and weakened purchasing power threaten UMKM sustainability.
  • Recommendations include KUR strengthening, performance-based financing, alternative funding, domestic market protection.
  • Proposed mandatory absorption of local UMKM production components by large industries.
Tagar Terkait
#umkm#koperasi desa merah putih#mpr ri#perekonomian nasional#fgd#tifatul sembiring#kredit usaha rakyat
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?

Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh DetikNews.

Buka Sumber di DetikNews

Warta Terkini Lainnya