Kortas Tipidkor Ungkap Hasil Monitoring Program Kopdes Merah Putih

Poin-Poin Utama

• • Kortas Tipidkor Polri hasil monitoring program Koperasi Desa Merah Putih temukan persoalan fundamental.
• • Kasubdit II Direktorat Pencegahan Kortas Tipidkor Polri, Kombes Pol. Affandi Eka Putra, sampaikan temuan pada Rabu (9/9/2026).
• • Persoalan pertama: keterlibatan pemerintah daerah masih rendah karena belum berani atau belum bisa berpartisipasi.
• • Pemerintah daerah butuhkan pelimpahan kewenangan dari pusat sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
• • Persoalan keterlibatan daerah juga berpotensi terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• • Pemerintah mulai susun rencana Peraturan Presiden (Perpres) soal pelimpahan kewenangan pusat ke daerah.
• • Perpres diharapkan jadi dasar hukum partisipasi daerah dalam Koperasi Desa Merah Putih.
• • Pelimpahan kewenangan perlu disertai dukungan anggaran, diskresi, dan sumber daya manusia.
• • Ketentuan teknis akan dituangkan dalam pedoman teknis pelaksanaan program.
• • Persoalan kedua: transparansi proses pengadaan Koperasi Desa Merah Putih sangat minim.
• • Minimnya transparansi pengadaan picu polemik, termasuk sorotan atas pengadaan mobil pikap.
• • Program Koperasi Desa Merah Putih saat ini masuk fase kedua: pembangunan fisik gedung koperasi.
• • Fase kedua dimulai setelah pembentukan sekitar 80.000 kelembagaan koperasi.
• • Sekitar 60-70 persen gedung koperasi telah terbangun.
• • Pembangunan gedung lain terhambat persoalan atau sengketa lahan.