Politik Positif
Manusia, Demokrasi, dan Mesin
Artikel membahas ancaman AI generatif terhadap demokrasi, khususnya kemampuan teknologi ini menormalisasi komunikasi politik manipulatif dan mengaburkan batas fakta dan rekayasa, seperti ditunjukkan dalam studi pemilihan presiden AS 2024. Di Indonesia, penggunaan big data untuk profiling pemilih sudah terjadi, dan AI generatif berpotensi memperburuk situasi dengan memungkinkan deepfake berinteraksi secara emosional dengan pemilih ketika digabung dengan microtargeting. Kesimpulannya, AI generatif mengancam tiga elemen inti demokrasi yaitu representasi, akuntabilitas, dan kepercayaan, sehingga kualitas dan norma kampanye politik berpotensi menurun signifikan.
Poin-Poin Utama
- Demokrasi Indonesia terancam oleh masuknya AI generatif yang mengaburkan batas antara fakta dan rekayasa.
- Elon Musk memprediksi AI generatif akan meningkatkan ekonomi global sebesar 20-30 persen.
- Pemerintah Indonesia optimistis terhadap peran AI dalam mempersiapkan generasi emas 2045.
- Studi Zeynep Arzu Kelani (2026) menunjukkan deepfake berkelindan dengan emosi dan diskursus terpolarisasi dalam pemilihan presiden AS 2024.
- Studi terhadap 7.600 responden AS menemukan bahwa ketidaksukaan publik terhadap AI tidak menurunkan sentimen positif terhadap partai yang menggunakannya.
- Tim kampanye pemilu di Indonesia sebelumnya menggunakan big data untuk profiling dan memprediksi perilaku pemilih.
- AI generatif berpotensi memungkinkan interaksi emosional langsung dengan pemilih melalui deepfake.
- Deepfake dapat membangkitkan kekaguman, kesedihan, kengerian, atau kemarahan untuk tujuan propaganda politik.
- Penggabungan deepfake dengan microtargeting berfungsi sebagai alat persuasi massal dan personal secara bersamaan.
- Sarah Kreps dan Doug Kriner mengidentifikasi tiga elemen demokrasi yang terganggu AI: representasi, akuntabilitas, dan kepercayaan.
- Representasi terdistorsi karena aspirasi otentik bercampur dengan sentimen artifisial.
- Konten sintetis mengikis kepercayaan publik terhadap ekosistem informasi.
- Studi Kelani menemukan publik tidak memiliki kemampuan mengontrol aktor yang menggunakan AI secara tidak etis.
- AI menormalkan rendahnya kualitas isi kampanye sekaligus norma dalam komunikasi politik.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di KompasHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Kompas.