Polri Perkuat Tata Kelola Melalui Rekomendasi KPRP dalam Buku Police Governance

Poin-Poin Utama

• • Buku Police Governance dibahas dalam forum di Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan.
• • Diskusi berlangsung pada hari Selasa tanggal 22 September 2026.
• • Forum dihadiri Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo dan Guru Besar Konstitusi Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie.
• • Buku Police Governance mengangkat penguatan kelembagaan, efektivitas organisasi, dan tata kelola sumber daya manusia.
• • Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa modernisasi institusi diukur dari kapasitas, fungsi, efektivitas, dan akuntabilitas.
• • Jimly menyatakan struktur organisasi dapat disederhanakan asalkan fungsi dan kapasitas kelembagaan tetap kuat.
• • Wakapolri menyatakan buku Police Governance diarahkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan transformasi Polri.
• • Wakapolri menegaskan setiap rekomendasi harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah operasional.
• • Program transformasi perlu memiliki sasaran, indikator capaian, target, realisasi, dan dukungan anggaran yang jelas.
• • Evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara berkala dan berjenjang hingga tingkat Polsek.
• • Penguatan kapasitas Polsek perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing.
• • Penguatan sistem merit menjadikan hasil asesmen dan capaian kinerja sebagai dasar penempatan maupun mutasi jabatan.
• • Rekomendasi KPRP bidang tata kelola mencakup penguatan kelembagaan, efektivitas organisasi, dan penyederhanaan struktur.
• • Forum tersebut menjadi ruang dialog antara perspektif akademik dengan kebutuhan praktis kepolisian.