35 Negara Bahas Tata Kelola Royalti Hak Cipta Lintas Negara Lebih Transparan

Poin-Poin Utama

• • Forum Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era diselenggarakan di Bali pada 7–9 Oktober 2026.
• • Sebanyak 35 negara terlibat aktif dalam forum tersebut, baik secara daring maupun luring.
• • Forum membahas tiga persoalan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas sistem.
• • Sejumlah pihak yang terlibat meliputi negara anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), 2 organisasi antarpemerintah, 6 organisasi manajemen kolektif dan industri, serta para pakar.
• • Mentri Hukum Supratman Andi Agtas mengemukakan perlunya aturan main dan sistem bersama untuk tata kelola royalti lintas negara.
• • Tata kelola royalti diperlukan agar royalti dapat dicatat, dihitung, dan dibagikan dengan lebih transparan, akuntabel, dan adil.
• • Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyatakan tantangan utama royalti lintas negara adalah pertukaran informasi, bukan sengketa hukum hak cipta.
• • Ketidaklengkapan data kepemilikan, metadata, serta perbedaan sistem dapat menyulitkan pencocokan penggunaan karya dengan pemegang haknya.
• • Penerimaan royalti organisasi pengelola hak pencipta di dunia mencapai 13,97 miliar euro pada 2024.
• • Penerimaan royalti dunia tersebut setara dengan sekitar Rp 278 triliun.
• • Sebanyak 5,14 miliar euro atau sekitar 37 persen penerimaan royalti dunia berasal dari pemanfaatan digital.
• • Penerimaan royalti digital tersebut setara dengan sekitar Rp 103,16 triliun.
• • Penerimaan royalti masih terkonsentrasi di kawasan Eropa dan Amerika Utara.
• • Indonesia mendorong dialog internasional untuk mempertemukan pengalaman dan praktik berbagai negara tanpa mengabaikan kerangka hukum nasional masing-masing.
• • WIPO turut mendorong tata kelola baik dalam manajemen kolektif melalui publikasi, bantuan teknis, dan perangkat panduan praktik.