Pemprov Kaltara Terapkan SPM dan LPJ Bendahara Elektronik Mulai 1 Oktober 2026

Poin-Poin Utama

• • Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberlakukan penyampaian SPM dan LPJ secara elektronik penuh mulai 1 Oktober 2026.
• • Penyampaian dilakukan melalui aplikasi ReSPON tanpa dokumen fisik kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
• • Kebijakan ini bagian dari digitalisasi penatausahaan keuangan daerah.
• • Tujuan kebijakan menciptakan sistem yang lebih cepat, tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.
• • Transformasi mengutamakan perubahan pola pikir dan budaya kerja.
• • Seluruh sekretaris Perangkat Daerah menjadi motor penggerak perubahan.
• • Pejabat Penatausahaan Keuangan dan bendahara diminta mendukung penuh kebijakan ini.
• • Budaya kerja yang diterapkan adalah lipat, disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab.
• • Koordinasi internal perlu diperkuat agar seluruh jajaran memahami mekanisme baru.
• • Pejabat Penatausahaan Keuangan dan bendahara wajib teliti terhadap ketepatan, kelengkapan, dan ketertiban administrasi.
• • Digitalisasi wajib berpedoman pada prinsip lipat, efektif, efisien, transparan, akuntabel, aman, dan dapat ditelusuri.
• • Kendala teknis harus segera dikoordinasikan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
• • Badan Keuangan dan Aset Daerah memberikan pendampingan dan pembinaan secara proaktif.
• • Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap implementasi kebijakan.