Pemerintahan Netral
Pemprov Kaltara Terapkan SPM dan LPJ Bendahara Elektronik Mulai 1 Oktober 2026
Prinsip Fair Use (Kutipan Wajar Nirlaba): Laman ini hanya menyajikan cuplikan ringkas dan analisis topik untuk keperluan riset & pemantauan warta publik secara non-komersial. Seluruh hak cipta dan naskah liputan utuh adalah milik sah redaksi Republika.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan menerapkan penyampaian Surat Perintah Membayar dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara secara elektronik penuh melalui aplikasi ReSPON mulai 1 Oktober 2026, menggantikan sistem dokumen fisik. Kebijakan ini bertujuan menciptakan...
Sorotan Poin Topik
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberlakukan penyampaian SPM dan LPJ secara elektronik penuh mulai 1 Oktober 2026.
- Penyampaian dilakukan melalui aplikasi ReSPON tanpa dokumen fisik kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Baca Liputan Lengkap di Republika
Buka Artikel Asli di Republika online.co.id adalah platform kurasi warta nirlaba. Seluruh hak cipta, naskah komprehensif, dan materi editorial dimiliki penuh oleh Republika.