Menhut: Pemegang PBPH akan diwajibkan pasang alat pantau gambut

Poin-Poin Utama

• • Pemegang PBPH diwajibkan memasang alat pemantau kondisi gambut.
• • Alat pemantau berfungsi mengukur tinggi muka air tanah dan kelembapan gambut.
• • Pemantauan dapat dilakukan setiap 30 menit secara waktu nyata.
• • Kementerian Kehutanan memperkuat koordinasi dengan kementerian lain, pemerintah daerah, dan pemegang PBPH.
• • Pelajaran dari evaluasi BRGM menekankan penghapusan ego sektoral dalam pengelolaan gambut.
• • Pembentukan BPGMN dibahas dalam workshop selama dua hari.
• • Workshop melibatkan 22 pakar, pakar mangrove, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pemerhati gambut.
• • Hasil penelitian perguruan tinggi dan masyarakat menjadi referensi pembentukan badan gambut.
• • Pada 1 September 2026 Kementerian Kehutanan meminta pemegang PBPH meningkatkan kesiapsiagaan pengendalian karhutla.
• • Sistem pemantauan digital dapat memverifikasi titik panas secara waktu nyata.
• • Pengawasan areal gambut mencakup kondisi hidrologis, sekat kanal, dan kecukupan pasokan air.
• • Pada 24 Agustus 2026 Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam pemegang PBPH.
• • Total luas areal terdampak kebakaran mencapai 1.511,55 hektare di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
• • Pemulihan fungsi hidrologis meliputi penataan tata air, penyekatan kanal, dan pembasahan kembali gambut.
• • Pengendalian karhutla diarahkan pada pendekatan pencegahan melalui penguatan pemantauan.