"Counter-Attack" RI dan Rusia, Reformasi WTO di G20 AS Kandas

Poin-Poin Utama

• • Pertemuan Para Menteri Perdagangan G20 berlangsung di Hotel Pfister, Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, pada 30 September hingga 10 Oktober 2026.
• • Pertemuan itu dipimpin oleh Duta Besar Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat Jamieson Greer.
• • Amerika Serikat hanya berhasil mencapai satu konsensus dari empat isu prioritas yang diusung dalam pertemuan tersebut.
• • Keempat isu prioritas yang dibahas meliputi pangan sebagai senjata, pembaruan most favoured nation, kerja paksa dalam rantai pasok global, dan overkapasitas serta produksi secara struktural.
• • Para menteri perdagangan G20 sepakat bahwa perdagangan pangan dan produk pertanian tidak boleh digunakan sebagai sarana paksaan ekonomi atau politik.
• • Indonesia dan Rusia termasuk negara yang menyerang balik Amerika Serikat terkait pembahasan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia.
• • Amerika Serikat kecewa karena tidak tercapainya konsensus untuk menangani kelebihan kapasitas dan produksi yang dipraktikkan China.
• • Isu pembaruan prinsip most favoured nation tidak menghasilkan konsensus dalam pertemuan tersebut.
• • Beberapa menteri perdagangan G20 menyatakan ada alasan sah untuk memperlakukan mitra dagang secara berbeda, termasuk keamanan ekonomi dan standar berbasis nilai.
• • Usul perubahan prinsip most favoured nation mencakup penyeimbangan kembali, perluasan pengecualian, dan peninjauan kembali Pasal XXIV Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan.
• • Beberapa menteri mengusulkan perjanjian plurilateral yang bersifat tertutup sebagai bagian dari perubahan praktik most favoured nation.
• • Ada pula usulan agar instrumen pemulihan perdagangan dapat dibuat lebih cepat, lebih otomatis, dan lebih tepat sasaran.
• • Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso menegaskan bahwa komoditas pangan harus menjadi fondasi martabat manusia.
• • Indonesia mendorong solusi permanen untuk cadangan pangan pemerintah dan mekanisme pengaman khusus bagi negara berkembang.
• • Budi Santoso menyatakan setiap negara berhak menjaga ketahanan pangan dan menjalankan kebijakan publik dengan bertanggung jawab.