Akademisi Usul Pembalikan Beban Pembuktian Dibatasi di RU Perampasan Aset

Poin-Poin Utama

• • Muhammad Rusdi Anhar adalah akademisi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Darussalam Gontor.
• • Rusdi menyoroti ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam RU Perampasan Aset.
• • Pandangan Rusdi disampaikan dalam RDPU Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
• • Penerapan pembalikan beban pembuktian secara penuh berpotensi merugikan terdakwa dengan keterbatasan sumber daya.
• • Dalam ketentuan tersebut, terdakwa wajib membuktikan bahwa asetnya tidak berkaitan dengan tindak pidana.
• • Terdakwa dengan sumber daya lebih besar dinilai lebih mampu menghadapi mekanisme pembuktian terbalik.
• • Terdakwa dari kelompok sumber daya terbatas berpotensi kesulitan membuktikan asal-usul asetnya.
• • Kesulitan tersebut makin besar jika terdakwa tidak mendapat bantuan hukum yang memadai.
• • Rusdi menilai metode pembuktian terbalik berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
• • Konsep pembuktian terbalik lazim digunakan dalam hukum perdata.
• • RU Perampasan Aset berkaitan dengan aspek pidana dan kewenangan negara untuk merampas aset.
• • Pembalikan beban pembuktian secara penuh perlu dibatasi agar tidak berbenturan dengan asas praduga tak bersalah.
• • Pembalikan beban pembuktian berpotensi bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
• • Dalam ajaran Islam terdapat prinsip untuk menjaga harta dan kehormatan seseorang.
• • Rusdi merekomendasikan pembatasan ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam RU Perampasan Aset.