Beranda Jumat, 9 Oktober 2026

!online

Politik Netral

DPR Heran Markas Judol di Kompleks Rumah Dinas TNI Tak Terdeteksi

Jumat, 9 Oktober 2026, 13:03 WIB Sumber: CNN Dibaca 10 kali
Ukuran:

Komisi I DPR menyoroti pengungkapan markas judi online di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD), Cijantung, Jakarta Timur, yang dianggap sulit terdeteksi padahal beroperasi di fasilitas negara. TNI menilang perwira menengah Letkol (Inf) Arman terkait kasus tersebut, sementara 11 warga sipil ditangkap bersama barang bukti puluhan komputer dan telepon genggam. DPR meminta proses penanganan dilakukan secara transparan dan menjangkau semua pihak yang terlibat, tidak hanya pelaku lapangan.

Poin-Poin Utama

  • Markas judi online ditemukan di rumah dinas TNI di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD), Cijantung, Jakarta Timur.
  • Pengungkapan berawal dari laporan warga yang mencurigai aktivitas tidak wajar di salah satu rumah pada Minggu, 4 Oktober.
  • Personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama aparat kewilayahan mendatangi lokasi setelah menerima laporan.
  • Sebanyak 11 orang diamankan sebagai dugaan operator judi online.
  • Seluruh 11 orang yang diamankan merupakan warga sipil, terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan.
  • Barang bukti yang disita berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan KTP.
  • Prajurit TNI dengan pangkat perwira menengah Letkol (Inf) Arman telah ditahan Polisi Militer.
  • Penahanan dilakukan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya.
  • Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas belum menjelaskan status hukum anggota TNI yang terlibat.
  • Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mempertanyakan mengapa puluhan komputer bisa beroperasi tanpa terdeteksi di lingkungan rumah dinas militer.
  • Sukamta menilai TNI perlu melakukan evaluasi pengawasan internal atas kasus ini.
  • Sukamta mendesak agar prajurit yang terlibat ditindak tegas dan pemeriksaan tidak berhenti pada pelaku lapangan.
  • TB Hasanuddin dari Komisi I DPR meminta perkara tersebut diusut secara transparan dan profesional.
  • Jika melibatkan personel militer, proses penanganan menjadi kewenangan Polisi Militer (POM) TNI.
  • TB Hasanuddin menegaskan penanganan harus objektif, transparan, dan tidak membedakan latar belakang pihak yang terlibat.
Tagar Terkait
#tni#judi online#komisi i dpr#judol#kpad cijantung#sukamta#rumah dinas tni#tb hasanuddin
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?

Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh CNN.

Buka Sumber di CNN

Warta Terkini Lainnya