Hukum Netral
KPK lakukan OTT ke-22 tahun 2026 di BNPB
22 pada tahun 2026 yang menyasar pihak terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Beberapa pihak telah diamankan dan sedang dimintai keterangan, dengan KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka sesuai KUHAP.
Poin-Poin Utama
- KPK melakukan OTT ke-22 sepanjang 2026 yang menyasar pihak terkait BNPB.
- Juru Bicara KPK Budi Prasetyo akan mengungkapkan identitas pihak yang diamankan.
- KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status pihak yang ditangkap sesuai KUHAP.
- OTT pertama 2026 terjadi pada 9-10 Januari dengan menangkap delapan orang.
- OTT pertama berkaitan dengan dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Ditjen Pajak Kemenkeu periode 2021-2026.
- OTT kedua 2026 menangkap Wali Kota Madiun Maidi.
- OTT ketiga 2026 menangkap Bupati Pati Sudewo.
- OTT keempat Februari 2026 menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- OTT kelima Februari 2026 menangkap mantan Dirjen Bea dan Cukai Rizal yang saat itu menjabat Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
- OTT keenam menangkap Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
- OTT kesepuluh April 2026 menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
- Tidak ada OTT KPK sepanjang Mei 2026.
- OTT ke-12 Juni 2026 menangkap Bupati Muara Enim Edison.
- OTT ke-13 Juni 2026 menangkap ASN BPK RI sebagai lanjutan OTT sebelumnya.
- OTT ke-20 September 2026 terkait dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN dengan menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di Antara NewsHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Antara News.