DPR Soroti Kinerja Menhut Raja Juli Imbas 3 Bulan Karhutla Tak Padam
Anggota Komisi IV DPR dari PKS Johan Rosihan menyoroti kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera yang sudah berlangsung selama tiga bulan. Johan menilai Menhut bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan, serta meminta penjelasan mengenai kesiapan pencegahan dan efektivitas koordinasi penanganan. Saat ini sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi masih dalam proses pemadaman, sementara Anggota Komisi IV Sonny T Danaparamita mendesak pemerintah segera menentukan status bencana karhutla apakah sebagai bencana nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.
Poin-Poin Utama
- Johan Rosihan dari Komisi IV DPR RI menyoroti kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
- Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera berlangsung selama tiga bulan.
- Karhutla telah menjadi masalah kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
- Penanganan karhutla memerlukan operasi pemadaman terpadu dengan satu komando lapangan.
- Operasi pemadaman perlu melibatkan Kementerian Kehutanan, KLH, BNPB, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
- Sonny T Danaparamita dari Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah menentukan status karhutla.
- Karhutla menimbulkan korban, merusak lingkungan, dan menghambat kehidupan sosial ekonomi.
- Sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi masih dalam proses pemadaman.
- Enam provinsi terdampak meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
- Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan informasi karhutla seusai rapat dengan Presiden Prabowo pada 12 Oktober.
- Presiden Prabowo Subianto perlu menetapkan status bencana nasional jika karhutla memenuhi kriteria.
- Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka alasan dan dasar penilaian penetapan status karhutla.
- Status kedaruratan pada tingkat provinsi maupun kabupaten perlu ditetapkan sesuai kebutuhan wilayah.
- Pada 12 Oktober, sejumlah pemuda menggelar aksi menuntut Raja Juli Antoni mundur.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh CNN.