RI Mulai Tukar Data Pajak Kripto Lintas Negara 2027 via Kerangka OECD

Poin-Poin Utama

• • Indonesia memulai pertukaran informasi pajak aset kripto mulai tahun 2027.
• • Pertukaran dilakukan di bawah kerangka Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) OECD.
• • Langkah ini bertujuan memperketat pengawasan terhadap ekonomi digital.
• • Kebijakan ini bagian dari strategi pemerintah meningkatkan transparansi pajak.
• • Informasi tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman.
• • Pengumuman disampaikan dalam seminar internasional di kantor Ditjen Pajak, Jakarta.
• • Per Agustus 2026, Indonesia mencatat lebih dari 23 juta akun konsumen aset digital.
• • Ekspansi ekonomi digital mempercepat arus modal internasional dan transfer aset kripto.
• • Kolaborasi multi-yurisdiksi diperlukan untuk penegakan pajak atas aktivitas ekonomi digital.
• • Implementasi CARF di Indonesia memprioritaskan akurasi data dan keamanan sistem TI.
• • Bank Indonesia memegang pengawasan tunggal atas sistem pembayaran nasional.
• • Otoritas Jasa Keuangan mengawasi perdagangan dan aktivitas pasar aset kripto.
• • Kementerian Keuangan merumuskan dan menegakkan kebijakan perpajakan nasional.
• • Pembagian wewenang regulator bertujuan menjaga pengawasan kelembagaan yang kuat.
• • Tujuan akhir pemerintah adalah menciptakan lingkungan regulasi yang transparan dan adil.