KPU dalam sidang MK menyatakan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres telah diverifikasi dan memenuhi syarat, dengan dalil bahwa surat keterangan penyetaraan memiliki nilai yang sama dengan ijazah SLTA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemohon yang terdiri dari KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, dan lainnya memohon MK untuk menyatakan tidak sah pelantikan dan membatalkan penetapan Gibran sebagai cawapres karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Kuasa Hukum KPU berkesimpulan bahwa dalil pemohon tidak serta merta menjadikan dasar untuk menyatakan pencalonan Gibran tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.