Membaca Pola Baru Reproduksi Kepemimpinan Nasional
Dedi Mulyadi muncul sebagai figur mengejutkan dalam politik nasional dengan elektabilitas melonjak dari 11 persen menjadi 35-42 persen dalam setahun, sehingga disebut mengulang pola serupa Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang juga meraih peningkatan dukungan publik signifikan dalam setahun sebelum Pemilu 2014. Kesamaan keduanya terletak pada status sebagai kepala daerah sekaligus kader partai politik—Jokowi dari Wali Kota Surakarta hingga Gubernur DKI melalui PDI-P, sementara Dedi Mulyadi merangkak dari wakil bupati, Bupati Purwakarta dua periode, anggota DPR, hingga Gubernur Jawa Barat melalui Golkar dan Gerindra. Artikel ini menyoroti pola baru reproduksi kepemimpinan nasional di mana kepala daerah berstatus produk partai politik berpotensi melanjutkan trajektori kepemimpinan seperti Jokowi.
Poin-Poin Utama
- Dedi Mulyadi saat ini memiliki elektabilitas sekitar 35-42 persen berdasarkan survei terkini.
- Dedi Mulyadi meraup elektabilitas 11 persen pada Juli 2025.
- Dedi Mulyadi meningkatkan elektabilitasnya sekitar tiga hingga empat kali lipat dalam satu tahun.
- Survei Kompas dilakukan terhadap sekitar 1.400 responden calon Pemilu 2014 di 33 provinsi.
- Pada Desember 2012, 17,7 persen responden menyebut Joko Widodo sebagai calon presiden.
- Elektabilitas Joko Widodo naik menjadi 43,5 persen pada Desember 2013.
- Tokoh lain yang disebut responden meliputi Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Wiranto, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie.
- Joko Widodo memulai karier sebagai Wali Kota Surakarta, kemudian Gubernur DKI Jakarta, sebelum menjadi Presiden.
- Joko Widodo memenangkan Pilpres 2014 dan kembali menang di Pilpres 2019.
- Joko Widodo merupakan kader PDI Perjuangan.
- Dedi Mulyadi berkarier sebagai wakil bupati, Bupati Purwakarta dua periode, anggota DPR, dan Gubernur Jawa Barat.
- Dedi Mulyadi merupakan petinggi Partai Golkar Jawa Barat sebelum berpindah ke Partai Gerindra.
- Pemilu presiden langsung di Indonesia digelar mulai tahun 2004.
- Sejak 2004, sosok yang muncul sebagai calon pemimpin nasional dalam relatif terbatas.
- Pilkada serentak terakhir pada 2024 menjadi konteks artikel, dengan Pemilu 2029 mendatang sebagai horizon berikutnya.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh Kompas.