DPR: DBH Harus Tepat Waktu dan tidak Merugikan Daerah Penghasil Sumber Daya

Poin-Poin Utama

• • Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui tegaskan penyaluran DBH sumber daya alam harus tepat waktu, akurat, transparan, dan berkeadilan.
• • Keterlambatan penyaluran dan ketidaktepatan penghitungan DBH dinilai ganggu pembangunan serta rugikan daerah penghasil.
• • Penegasan ini sejalan dengan arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait perhatian serius pada kepentingan daerah penghasil.
• • Kebijakan ini cerminkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk kelola kekayaan alam secara berdaulat demi kemakmuran rakyat.
• • Penghitungan DBH migas libatkan data lifting Kementerian ESDM, penerimaan negara migas, penetapan daerah penghasil, dan formula Kementerian Keuangan.
• • Sinkronisasi data harus diperkuat antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, SKK Migas, KKKS, dan pemerintah daerah.
• • Data produksi, lifting, harga, penerimaan negara, dan wilayah penghasil harus dapat diverifikasi bersama.
• • Pagu DBH untuk delapan pemerintah daerah Papua Barat tahun 2026 mencapai Rp4,16 triliun.
• • Realisasi DBH delapan daerah Papua Barat hingga akhir Juni 2026 tercatat sekitar Rp1,66 triliun atau 39,93%.
• • Sumber data pagu dan realisasi tersebut berasal dari DJPb Kementerian Keuangan, diberitakan ANTARA pada 30 Juli 2026.
• • Alfons dorong pemerintah bangun sistem informasi DBH terintegrasi berisi data produksi, lifting, dasar hitung, pagu, koreksi, jadwal, dan realisasi.
• • Pemerintah perlu siapkan mekanisme rekonsiliasi dan penyelesaian bila ditemukan perbedaan data pusat dan daerah.
• • DBH harus diarahkan untuk dukung pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program prioritas sesuai kebutuhan daerah.
• • Pemanfaatan DBH harus perhatikan pencapaian target pembangunan nasional secara efektif dan efisien.
• • Alfons dukung arahan Menteri Bahlil dan visi Presiden Prabowo untuk pengelolaan sumber daya alam berkeadilan.