Politik Netral
Jakarta Mau Terbitkan Obligasi, Fahira Idris Beri 6 Rekomendasi ke Pramono
hatian dari Menteri Keuangan terkait pengendalian risiko fiskal. Obligasi dinilai mampu mempercepat penyediaan infrastruktur lintas tahun, menggerakkan ekonomi, dan memperluas basis penerimaan daerah, namun hasilnya merupakan utang yang wajib dibayar kembali sehingga harus diukur dari produktivitas penggunaannya. Fahira menyampaikan enam rekomendasi, yaitu memastikan kebutuhan dan efisiensi pembiayaan, memprioritaskan proyek produktif yang siap dilaksanakan, membangun model penerimaan yang realistis, menyiapkan pembayaran pokok dan bunga sejak awal, serta membangun kepercayaan investor melalui tata kelola yang transparan.
Poin-Poin Utama
- Anggota MPR dari Kelompok DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai rencana Gubernur Pramono Anung menerbitkan obligasi daerah.
- Obligasi daerah dapat mempercepat penyediaan infrastruktur, memperkuat penerimaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- Pernyataan Fahira Idris disampaikan dalam keterangan tertulis pada Senin (7/9/2026).
- Pesan kehati-hatian Menteri Keuangan perlu menjadi dasar untuk mematangkan persiapan penerbitan obligasi.
- Obligasi daerah merupakan pembiayaan utang yang harus dibayar kembali, bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Rekomendasi pertama: pemetaan kas tersedia setelah memperhitungkan kewajiban belanja, proyek tahun jamak, dan cadangan layanan dasar.
- Rekomendasi kedua: seleksi proyek berdasarkan kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan kesiapan lahan, perizinan, serta biaya operasional yang jelas.
- Rekomendasi ketiga: bangun model penerimaan realistis melalui proyeksi pengguna, tarif terjangkau, dan penerimaan nontiket seperti sewa ruang komersial, iklan, dan hak penamaan.
- Pendapatan nontiket telah menjadi bagian dari pengembangan bisnis MRT Jakarta.
- Rekomendasi keempat: siapkan pembayaran pokok dan bunga sejak awal dengan proyeksi APBD, batas utang, rasio kemampuan keuangan, dan dana cadangan pelunasan.
- Simulasi wajib mencakup skenario penurunan penerimaan, keterlambatan proyek, dan pembengkakan biaya.
- Rekomendasi kelima: bangun kepercayaan investor melalui unit pengelola profesional, pemeringkatan obligasi, keterbukaan laporan keuangan, dan prospektus jelas.
- Seluruh persetujuan penerbitan harus dipenuhi sesuai kewenangan DPRD, pemerintah pusat, dan OJK.
- Risiko harus disampaikan secara terbuka kepada publik.
- Penerbitan obligasi dirancang bertahap mengikuti kesiapan proyek agar dana segera bekerja produktif.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di DetikNewsHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh DetikNews.