Waka MPR: Negara Harus Konsisten Lindungi Hak Warga Termasuk Disabilitas

Jumat, 11 September 2026, 18:01 WIB Sumber: DetikNews

Ukuran:

Waka MPR Lestari Moerdijat mendorong konsistensi penguatan kebijakan untuk melindungi hak penyandang disabilitas, mengingat baru 2,8% dari 17,9 juta penyandang disabilitas di Indonesia yang menyelesaikan pendidikan tinggi dan 70% terserap di sektor informal. PP Nomor 31 Tahun 2026 mengatur pemberian konsesi minimal 20% bagi penyandang disabilitas di sembilan sektor strategis, namun diperlukan langkah konkret dan kolaboratif serta harmonisasi Peraturan Daerah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan kebijakan tidak berhenti pada tataran regulasi saja.

Poin-Poin Utama

Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI, mendorong penguatan kebijakan bagi penyandang disabilitas.
Pernyataan tersebut disampaikan pada 11 September 2026.
Kemenko PMK gelar Rapat Koordinasi implementasi PP Nomor 31 Tahun 2026 pada awal September 2026.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan 64 pejabat dari 33 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
PP Nomor 31 Tahun 2026 ditetapkan pada 2 Juli 2026.
PP tersebut mengatur pemberian konsesi minimal 20% bagi penyandang disabilitas.
Konsesi berlaku di sembilan sektor strategis meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, dan lainnya.
Data BPS menunjukkan 2,8% dari 17,9 juta penyandang disabilitas menyelesaikan pendidikan tinggi.
Sekitar 70% penyandang disabilitas yang bekerja terserap di sektor informal.
Sektor informal bagi penyandang disabilitas bersifat rentan dan tidak terlindungi.
Kebijakan konsesi tidak boleh berhenti pada tataran regulasi semata.
Diperlukan langkah konkret dan kolaboratif untuk mengatasi hambatan akses layanan publik.
Percepatan kebijakan penyandang disabilitas diperlukan di tingkat daerah.
Harmonisasi Perda inklusif diperlukan di semua provinsi dan kabupaten/kota.
Komitmen negara melindungi hak semua warga termasuk penyandang disabilitas dengan dukungan semua pihak.