Dari MPP-Zona Integritas, MenPAN-RB Dorong Transformasi Pelayanan Publik
Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI menegaskan bahwa transformasi pelayanan publik harus menjadi bagian dari transformasi birokrasi menyeluruh, tidak cukup hanya memenuhi prosedur tetapi harus menjawab kebutuhan masyarakat dengan layanan yang mudah, cepat, berkualitas, dan berintegritas. Pemerintah mendorong upaya ini melalui penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP), pelayanan omnikanal, inovasi, serta pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk mencegah pungli, percaloan, dan konflik kepentingan. Tantangan masih besar karena hingga 2025 baru sekitar 29,3 persen dari 546 pemerintah daerah yang memiliki unit kerja berpredikat ZI, sehingga diperlukan perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas layanan, termasuk di wilayah 3T.
Poin-Poin Utama
- MenPAN-RB Rini Widyantini memimpin Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada Senin (7/9/2026).
- Pemerintah mendorong transformasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), inovasi, digitalisasi, omnikanal, dan Zona Integritas (ZI).
- Transformasi pelayanan publik difokuskan pada layanan yang mudah, cepat, berkualitas, dan berintegritas bagi masyarakat.
- Pendekatan omnikanal mencakup layanan tatap muka, jemput bola, layanan mandiri, dan pelayanan digital.
- Pengembangan MPP ke depan diarahkan untuk memperluas jangkauan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- Hingga tahun 2026, sembilan inovasi pelayanan publik Indonesia meraih penghargaan United Nations Public Service Awards (UNPSA).
- Kementerian PANRB, Ombudsman RI, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama-sama mendorong pembangunan ZI di pemerintah pusat dan daerah.
- Pembangunan ZI diprioritaskan pada unit pelayanan berisiko tinggi terhadap pungutan liar, percaloan, dan konflik kepentingan.
- Pada tahun 2025, dari 546 pemerintah daerah, hanya 160 daerah (sekitar 29,3 persen) yang memiliki unit kerja berpredikat ZI.
- Total unit kerja berpredikat ZI berjumlah 514 unit.
- Sebagian besar dari 514 unit kerja berpredikat ZI tersebut masih berada pada kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
- Tujuan pembangunan ZI adalah menciptakan pelayanan yang lebih cepat, bebas pungli dan calo, serta memiliki standar jelas.
- Rini menegaskan transformasi pelayanan publik harus menjadi bagian dari transformasi birokrasi secara menyeluruh.
- Integrasi proses bisnis, data, dan sistem dianggap faktor penting dalam pelayanan omnikanal.
- Kualitas layanan dipengaruhi oleh tata kelola, proses bisnis, SDM, integritas, dan sistem pemerintahan pendukung.
Hak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh DetikNews.