Baleg DPR Sepakati RUU Adminduk Jadi Usul Inisiatif, Atur Sanksi Data Bocor

Poin-Poin Utama

• • Baleg DPR RI menyepakati RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk menjadi usul inisiatif.
• • Rapat pembahasan RUU dilakukan di ruang Baleg DPR, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
• • Ketua Panja RUU Adminduk adalah Martin Manurung.
• • RUU mengatur perbaikan definisi data pribadi dan administrasi kependudukan berbasis stelsel aktif digital terintegrasi.
• • Penyelenggaraan adminduk berdasarkan stelsel aktif digital terintegrasi wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
• • RUU mengatur sanksi administratif bagi penyelenggara yang gagal melindungi data kependudukan.
• • Denda sanksi administratif besarnya ditentukan melalui peraturan pemerintah.
• • Sanksi pidana bagi pengguna dan petugas yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan diubah menjadi 6 tahun.
• • Ketentuan sanksi pidana 6 tahun tercantum dalam perbaikan Pasal 138.
• • RUU mewajibkan pemerintah pusat dan DPR melakukan pemantauan serta peninjauan pelaksanaan undang-undang dua tahun setelah disahkan.
• • Panja menyatakan RUU Adminduk telah selesai dibahas dan menyerahkan keputusan ke pleno Baleg.
• • Tujuh fraksi di DPR menyampaikan pendapat terkait RUU Adminduk.
• • Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan memimpin pengambilan persetujuan pleno.
• • Seluruh anggota Baleg yang hadir menyatakan setuju menjadikan RUU Adminduk sebagai usul inisiatif.
• • RUU selanjutnya akan dibawa ke paripurna DPR untuk proses lebih lanjut.