Politik Netral
DPC Gerindra Tarik Pernyataan Wacana Pemakzulan Bupati Masinton
DPC Gerindra Tapanuli Tengah menarik pernyataan dari sikap bersama lima partai politik (Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, PAN) yang melontarkan wacana pemakzulan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu karena penyerapan APBD 2026 hanya 30 persen per Agustus. DPD Gerindra Sumut menyebut pernyataan DPC tersebut di luar koordinasi dan partai mendorong stabilitas pemerintahan serta pemulihan pascabencana. Masinton merespons dengan meminta semua pihak menghentikan tarik-menarik politik dan fokus pada pemulihan bencana, termasuk penyaluran bantuan jaminan hidup bagi korban bencana yang rencananya dilanjutkan September 2026.
Poin-Poin Utama
- DPC Partai Gerindra menarik pernyataan dari sikap bersama lima partai politik terkait wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.
- Lima partai politik yang semula mengeluarkan sikap bersama tersebut adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.
- Tudingan kepada Bupati Masinton terkait penyerapan APBD Tapanuli Tengah tahun 2026 yang dianggap rendah.
- Penyerapan APBD Tapteng 2026 baru mencapai 30 persen per Agustus 2026.
- Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang mengumumkan penarikan pernyataan tersebut.
- DPC Gerindra menyatakan tidak lagi terlibat dalam sikap bersama lima partai tersebut.
- Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo menyatakan pernyataan DPC Tapteng di luar koordinasi DPD dan DPP.
- DPD Gerindra Sumut menyatakan partainya mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Tapteng.
- Gerindra mengajak semua pihak bersatu untuk pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Bupati Masinton meminta seluruh pihak menghentikan tarik-menarik politik dan fokus pada pemulihan bencana.
- Masinton mengajak seluruh elemen politik, pemerintah, tokoh masyarakat, dan ormas bersama membangun daerah.
- Bantuan jaminan hidup tahap awal telah disalurkan kepada sekitar 10.752 KK atau sekitar 46.000 jiwa korban bencana.
- Pemerintah merencanakan penyaluran bantuan jadup tahap berikutnya kepada sekitar 34.000 KK atau 130.000 jiwa.
- Penyaluran bantuan jadup tahap berikutnya direncanakan direalisasikan pada September 2026.
- Perencanaan penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan komunikasi dengan Kementerian Sosial RI.
Ingin membaca liputan lengkap di portal penerbit?
Buka Sumber di DetikNewsHak cipta dan publikasi utuh dimiliki oleh DetikNews.